BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
SUMATERA UTARA
 membangun infrastruktur kompetensi

SEMARANG, Koran Sindo– Tingkat kompetensi pekerja batik di Jawa Tengah perlu distandarisasi seiring bakal makin ketatnya persaingan antartenaga kerja di masa ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Tanpa standarisasi kompetensi dalam bentuk sertifikasi tersebut, sedikitnya 500.000 pekerja konvensional batik lokal akan tersisihkan oleh pekerja asing maupun industri yang mensyaratkan standarisasi sumber daya manusia (SDM).

“Selama ini banyak di antara mereka yang hanya memikirkan membatik dan membatik saja. Yang bahaya adalah kalau ada ketentuan kompetensi SDM, ada investor ke sini bawa SDM-nya ke sini, maka kita tinggal nonton di negeri sendiri. Yang bersertifikat dibayar lebih mahal, yang tidak (bersertifikat) akan lebih murah,” kata Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jateng Hertoto Basuki kemarin.

 

Pentingnya standarisasi kompetensi pekerja batik di Jateng ini, BKSP bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian selama dua hari, yakni Kamis (27/6) dan kemarin menggelar konvensi tingkatnasional rancanganStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor batik di Semarang. Turutdilibatkandalam konvensi tersebut pelaku usaha dari kalangan industri batik dan stakeholderterkaitlainnya.

“Proses standar kompetensi ini panjang. Kami harus menyusun standar bersama, itu tidak mudah, harus kesepakatan semua industri. Tantangan lain yang cukup sulit adalah bagaimana meyakinkan mereka (pelaku batik dan industri) dan menginformasikan ke seluruh masyarakat bahwa itu sangat penting,” katanya. Bagi Basuki, dengan digelarnya konvensi tersebut mengindikasikan sudah ada kesamaan persepsi antara pelaku batik dan kalangan industri akan pentingnya SKKNI.

Selain itu, dengan adanya SKKNI diharapkan akan lahir lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang nantinya dapat mengakomodasi para pelaku batik di Jateng mendapat sertifikasi standar kompetensi. “Di Jateng yang harus diamankan adalah furnitur dan batik karena merupakan segmen industri rakyat yang luar biasa menunjang ketahanan ekonomi nasional. Yang diamankan tidak hanya pengakuan UNESCO atas produknya, tapi juga SDM. Furnitur sudah dan sekarang proses batiknya,” papar Basuki.

 

Kepala Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian Mujiyono menyatakan, dengan diberlakukannya AEC 2015 akan terjadi perdagangan bebas barang dan jasa, termasuk perdagangan bebas tenaga kerja. Dengan perdagangan bebas tenaga kerja ini, berarti tenaga kerja dari negara anggota ASEAN bisa bebas masuk dan bekerja di Indonesia. Ini menjadi tantangan berat Indonesia mengingat keberadaan tenaga kerja asing bakal menyisihkan tenaga kerja lokal. Juga akan makin menambah pelik persoalan kesejahteraan dan sosial mengingat AEC belum berlaku, angka pengangguran nasional sudah mencapai 7,14 juta. 

Login Form

Kalender kegiatan

◄◄
►►
Maret 2019
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mitra Kerjasama